Tanggapan RAPBN 2012
Pertanian Dapat Perhatian Penuh dari Pemerintah
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, pihaknya memberi apresiasi terhadap pidato presiden di DPD/ DPR karena RAPBN 2012 memberi prioritas dan perhatian khusus kepada petani dan nelayan. Menurutnya, impor komoditas pertanian ,dan perikanan dilakukan hanya untuk stabilisasi harga dan ketersediaan dalam rangka menjaga inflasi.
"Lihat saja dalam neraca perdagangan kita, justru surplus dengan menghasilkan peningkatan devisa mencapai 350 persen dibanding tahun 2004. Dalam pengalokasian anggaran, anggaran Kementerian Pertanian, misalnya, naik menjadi Rp 17,8 triliun," ujar Herman Khaeron, kepada SP, di Jakarta, Jumat (19/8).
Selain itu, katanya, alokasi belanja modal infrastruktur di antaranya diarahkan untuk ketahanan pangan (membangunan 9 waduk dan 87 embung, merehabilitasi 24 waduk dan 62 embung/si-tu). Program perlindungan sosal dan rakyat miskin mencapai Rp 63,6 triliun yang didalamnya juga untuk petani.
Selanjutnya, alokasi subsidi nonenergi sebesar Rp 40,3 triliun, antar lain untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi bunga kredit program (KUPS dan KKPE), subsidi pelayanan publik, dan subsidi pajak.
Demikian pula dalam mencapai surplus beras 10 juta ton RAPBN 2012, papar Herman, memberikan prioritas alokasi anggaran ketahanan pangan cair Rp 41,9 triliun yang di antaranya berupa Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Rp 675 miliar dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Rp 1,8 triliun. Untuk nelayan disediakan bantuan modal untuk 3.340 kelompok, pemberdayaan, di kawasan minapolitan 3.700 kelompok, dan pembinaan 816 pelabuhan perikanan.
Belum lagi alokasi anggaran PNPM sebesar Rp 13,1 triliun yang di antaranya Rp 9,6 triliun untuk PNPM pedesaan, termasuk petani di dalamnya, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 2.1 triliun untuk 1.5 juta rumah tangga miskin (RTM).
MATAHATI.CORP
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, pihaknya memberi apresiasi terhadap pidato presiden di DPD/ DPR karena RAPBN 2012 memberi prioritas dan perhatian khusus kepada petani dan nelayan. Menurutnya, impor komoditas pertanian ,dan perikanan dilakukan hanya untuk stabilisasi harga dan ketersediaan dalam rangka menjaga inflasi.
"Lihat saja dalam neraca perdagangan kita, justru surplus dengan menghasilkan peningkatan devisa mencapai 350 persen dibanding tahun 2004. Dalam pengalokasian anggaran, anggaran Kementerian Pertanian, misalnya, naik menjadi Rp 17,8 triliun," ujar Herman Khaeron, kepada SP, di Jakarta, Jumat (19/8).
Selain itu, katanya, alokasi belanja modal infrastruktur di antaranya diarahkan untuk ketahanan pangan (membangunan 9 waduk dan 87 embung, merehabilitasi 24 waduk dan 62 embung/si-tu). Program perlindungan sosal dan rakyat miskin mencapai Rp 63,6 triliun yang didalamnya juga untuk petani.
Selanjutnya, alokasi subsidi nonenergi sebesar Rp 40,3 triliun, antar lain untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi bunga kredit program (KUPS dan KKPE), subsidi pelayanan publik, dan subsidi pajak.
Demikian pula dalam mencapai surplus beras 10 juta ton RAPBN 2012, papar Herman, memberikan prioritas alokasi anggaran ketahanan pangan cair Rp 41,9 triliun yang di antaranya berupa Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Rp 675 miliar dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Rp 1,8 triliun. Untuk nelayan disediakan bantuan modal untuk 3.340 kelompok, pemberdayaan, di kawasan minapolitan 3.700 kelompok, dan pembinaan 816 pelabuhan perikanan.
Belum lagi alokasi anggaran PNPM sebesar Rp 13,1 triliun yang di antaranya Rp 9,6 triliun untuk PNPM pedesaan, termasuk petani di dalamnya, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 2.1 triliun untuk 1.5 juta rumah tangga miskin (RTM).
MATAHATI.CORP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar