Kamis, 20 Maret 2014

Umar Arsal : yang korupsi PPIP pasti dilacak KPK

Hampir sebanyak 100 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diusahakan PARTAI Demokrat agar memperoleh dana Proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2013 ini.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai berlambang mobil mewah tersebut Divisi Tanggap Darurat, Umar Arsal sesaat sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Rabu.

"Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesu Tenggara, saya berkewajiban memperjuangkan desa-desa tertinggal di daerah ini untuk mendapatkan dana PPIP dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga desa-desa tertinggal bisa berkembang sejajar dengan desa-desa lainnya," katanya.

Dana PPIP Menurut Umar dari Kementerian PU setiap desa dialokasikan senilai Rp250 juta, dana tersebut bebas untuk digunakan membangun infrastruktur apa saja sesuai kesepakatan Musyawarah Desa setempat, misal untuk tambahan irigasi, jalan usaha tani, fasilitas air bersih dan lain lain.

"Pengajuan desa yang membutuhkan dana PPIP tersebut dapat disalurkan melalui Rumah Aspirasi Umar Arsal di Kendari" tambah Umar, namun karena alokasi tiap propinsi yang masih terbatas, proposal yang diajukan di rumah aspirasi Umar Arsal tersebut diseleksi untuk mendapatkan desa-desa yang benar dapat menjadi prioritas. Prioritas PPIP tahun ini adalah desa-desa yang belum memiliki listrik dan fasilitas air bersih, karena menyangkut hajat dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan itu sendiri.

Mengingat besarnya dana PPIP tersebut Umar Arsal mengingatkan bahwa potensi kebocoran anggaran PPIP ini pasti terlacak oleh KPK dan jangan sama sekali berpikir untuk memanfaatkan kepada kepentingan pribadi, ingatnya.

Tahun lalu di tahun 2012 ada 50 desa yang diperjuangkan Partai Demokrat memperoleh dana PPIP dari Kementerian PU, dan didistribusikan di sembilan kabupaten di seluruh Sulawesi Tenggara. "Saya tetap akan terus memperjuangkan desa-desa di daerah ini untuk mendapatkan dana PPIP dan dana-dana bantuan lainnya dari pemerintah pusat, misal program perbaikan rumah dan rehabilitasi daerah bencana," tutup umar

Baca juga:
Anas: Kalau Saya SBY, Saya Antar Ibas ke KPK
Inilah Komentar BW Soal Curhat SBY Mengenai Ibas
Dituduh Terlibat Hambalang, KPK Bela Ibas yang Ditarik-tarik
Nazaruddin Tekan KPK Tangkap Olly Dondokambey Cs
Lagi, Dua Pendukung Anas Urbaningrum Diperiksa KPK

Media Warman : Dukungan penuh Demokrat untuk pasangan Arief-Sachrudin

Partai demokrat secara resmi telah mengusulkan Pasangan Bakal Calon (balon) Walikota Tangerang Periode 2013 - 2018 Arief R. Wismansyah dan Bakal Calon (Balon) Wakil Walikota Tangerang Sachrudin dalam Pilkada Kota Tangerang 2013, deklarasi partai atas pasangan balon Wali/Wawalikota Tangerang ini dilakukan tanggal 8 Juni 2013.

Sekjen DPD Banten Partai berlambang mobil mewah ini Media Warman menuturkan bahwa tim 9  atau tim penjaringan yang di bentuk DPP Partai Demokrat telah memutuskan untuk mengajukan Arief R Wismansyah, mantan Sekda Kota Tangerang, sebagai Calon Walikota Tangerang dan pasangannya  Sachrudin, mantan kepala Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang dalam pilkada Kota Tangerang 2013.

"Surat penandantanganan penunjukan dari DPP Partai Demokrat yang harusnya ditandatangani oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) memang belum kami terima di kantor DPD, tapi usulan tim 9 pasti ditindaklanjuti oleh DPP karena tim ini memang bentukan dari pusat untuk menyerap aspirasi masyarakat Kota Tangerang" papar Media Warman Rabu malam.

Sementara di tempat lainnya fungsionaris DPD Partai Demokrat Banten Ediyus Amirsyah, pasangan calon yang diusung partainya harus menang karena hasil dari penjaringan dari tim 9 secara hati-hati dan komprehensif selama sebulan untuk menerima aspirasi dan popularitas calon terpilih.

RELATED NEWS

KPK Belum Pasang Plang Penyitaan di Rumah Anas
Adik Marzuki Alie Tak Penuhi Panggilan KPK Lagi
Keluarga Anas Bisa Terseret Pasal Cuci Uang
KPK Perpanjang Masa Penahanan Anas sampai Pemilu
KPK Sita Tanah Atas Nama Mertua Anas
Heran KPK Terus Semena-Mena ke Anas
Diperiksa KPK, Sepupu SBY Irit Bicara
Anas Tunjukkan Bukti Baru ke KPK
Obati Gigi, Anas Bayar Sendiri
Banyak Lubang di Gigi, Anas Kesakitan


Syarif Hasan: Wahidin sudah diganti, Media Warman : Plt Pak Aeng

Isyu tentang mundurnya Wahidin dari pencalegan Partai Demokrat kini telah jelas, Wahidin Halim posisinya sekarang diganti oleh Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Aeng haeruddin. "Saya sudah tandatangani pengganti Pak Wahidin selasa kemarin, selain itu karena dia mengundurkan diri secara mendadak dari pencalegan di Pemilu 2014" Jelas Syarif kepada pers di kompleks DPR Senayan.

Kemelut di tubuh DPD Partai Demokrat Banten tersebut dimulai ketika Wahidin Halim mengalihkan keberpihakannya kepada salah satu balon walikota tangerang Abdul Syukur, yang jg adik kandung wahidin, justru dicalonkan oleh Partai Golkar.

Di pihak DPD Partai Demokrat Provinsi Banten sendiri diwakili Sekretaris DPD Media Warman menjelaskan bahwa dirinya belum menerima surat pemberhentian resmi Wahidin sebagai Ketua DPD, namun Media Warman membenarkan bahwa isyu tersebut memang benar. "Penggantinya kemungkinan besar Pak Aeng, Ketua DPRD Provinsi Bante" lanjut Media Warman.

Pengurus DPD lainnya yaitu Ediyus Amirsyah juga menanggapi isyu tersebut dengan menambahkan bahwa Wahidin Halim juga mengundurkan diri secara mendadak dari pencalegan di Pemilu 2014 padahal wahidin menduduki nomor urut 2 dari partai berlambang mobil mewah tersebut.
Saya sudah menandatangani pergantian Wahidin pada Selasa (27/8/2013) kemarin. Dia bukan bagian dari kami lagi, dia sudah kita ganti," kata Syarief kepada pers.
"Saya sudah menandatangani pergantian Wahidin pada Selasa (27/8/2013) kemarin. Dia bukan bagian dari kami lagi, dia sudah kita ganti," kata Syarief kepada pers
"Saya sudah menandatangani pergantian Wahidin pada Selasa (27/8/2013) kemarin. Dia bukan bagian dari kami lagi, dia sudah kita ganti," kata Syarief kepada pers

Rabu, 19 Maret 2014

Pemilu 2014 Demokrat komit pemberantasan Korupsi oleh Polisi, Jaksa maupun KPK

Presiden SBY dalam kapasitas nya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam iklan Pemilu 2014 di media TV menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap dan tak pernah bergeming dari komitmen pemberantasan korupsi walaupun dalam hal ini anak-anak ideologis Partai Demokrat telah banyak menjadi korban. Adanya Pakta Integritas menunjukkan komitmen bahwa oknum maupun personal oponturir yang hanya memanfaatkan popularitas Partai Demokrat akan langsung terpinggirkan jika terbukti bersalah.

Presiden SBY tidak menampilkan detail hasil-hasil pemberantasan korupsi ini, karena secara santun politik hal ini hanya berkesan menyerang Partai Politik lainnya yang kadernya bahkan hingga puluhan orang masuk dalam jeratan kasus berbagai korupsi proyek maupun gratifikasi.

Diharapkan kader-kader Partai Demokrat dalam kampanye kali ini lebih intensif menjelaskan Amirsyah kepada masyarakat apa yang terjadi dan kenyataan yang lebih semua hal yang menyangkut pemberantasan korupsi ini, kesan pemerintah tidak berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah salah, bahkan tak pernah terjadi dalam sejarah negeri ini pucuk-pucuk warman pimpinan partai yang terlibat di pemerintahan diproses kasusnya hingga selesai.

Berita terkait :
Kasus Hambalang, KPK geledah rumah kawan Machfud Suroso
Ketua KPK sebut pencucian uang Anas mirip Wawan
Kasus TPPU Anas, KPK periksa Olga dan dokter pesantren
Bantah diberi Machfud Suroso tanah, Anas ngaku mau Jumat berkah
Ruhut: Ibas Baskoro, sekjen gue, mantap punya, bersih
Anas tak mau ungkap 'orang istimewa' di KPK
Tersangka ketiga Hambalang, Teuku Bagus segera disidang
Demokrat tantang KPK buka duit haram Hambalang
Ediyus Amirsyah dan Media Warman angkat bicara tentang Wahidin Halim

Korupsi Pupuk Merugikan Petani, KPK belum mengindikasi adanya korupsi

Tahun 2013 ada Rp. 17 Triliun anggaran yang disediakan pemerintah untuk subsidi pupuk, banyak orang yang menuding bahwa banyak oknum yang telah bermain namun kenyataannya hingga kini tidak satupun oknum dan tokoh  pejabat yang terjerat kasus korupsi baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri.

Tahun 2014 ini anggaran Subsidi oleh Pemerintah telah diusulkan menjadi Rp. 24 Triliun dengan rasio Pupuk Urea sebesar 9 juta ton dan jenis pupuk lainnnya sebesar 4 juta ton. "Distribusi pupuk sekarang telah diawasi Panja Pupuk yang bertugas mengawasi langsung distribusi dan alokasi pupuk untuk tiap-tiap daerah, masyarakat umum dan kalangan Pers dapat memberikan  masukan dan informasi mengenai segala bentuk penyelewengan dari korupsi ini" jelas Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi IV dan Ketua Departemen Pertanian Partai Demokrat.

Hingga saat ini menurut Herman Khaeron telah diproses oleh aparat penegak hukum beberapa bentuk penyelewengan pupuk misal, mengganti kemasannya menjadi kemasan pupuk umum sehingga dapat dijual dengan keuntungan yang sangat tinggi. "Bisa 3 kali lipat dari harga subsidi." kata Herman.

Diharapkan oleh Herman Khaeron distribusi pupuk sistemnya bersubsidi semakin sempurna, dan hambatan-hambatan dari peraturan dan perizinan pemerintah daerah setempat dapat diminimalisir sehingga rakyat dapat segera menikmati pupuk bersubsidi tersebut dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan penghasilannya.

Senin, 03 Maret 2014

Prioritas Pupuk Subsidi untuk Petani diawasi KPK

Tanggapan RAPBN 2012

Pertanian Dapat Perhatian Penuh dari Pemerintah

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, pihaknya memberi apresiasi terhadap pidato presiden di DPD/ DPR karena RAPBN 2012 memberi prioritas dan perhatian khusus kepada petani dan nelayan. Menurutnya, impor komoditas pertanian ,dan perikanan dilakukan hanya untuk stabilisasi harga dan ketersediaan dalam rangka menjaga inflasi.

"Lihat saja dalam neraca perdagangan kita, justru surplus dengan menghasilkan peningkatan devisa mencapai 350 persen dibanding tahun 2004. Dalam pengalokasian anggaran, anggaran Kementerian Pertanian, misalnya, naik menjadi Rp 17,8 triliun," ujar Herman Khaeron, kepada SP, di Jakarta, Jumat (19/8).

Selain itu, katanya, alokasi belanja modal infrastruktur di antaranya diarahkan untuk ketahanan pangan (membangunan 9 waduk dan 87 embung, merehabilitasi 24 waduk dan 62 embung/si-tu). Program perlindungan sosal dan rakyat miskin mencapai Rp 63,6 triliun yang didalamnya juga untuk petani.

Selanjutnya, alokasi subsidi nonenergi sebesar Rp 40,3 triliun, antar lain untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi bunga kredit program (KUPS dan KKPE), subsidi pelayanan publik, dan subsidi pajak.

Demikian pula dalam mencapai surplus beras 10 juta ton RAPBN 2012, papar Herman, memberikan prioritas alokasi anggaran ketahanan pangan cair Rp 41,9 triliun yang di antaranya berupa Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Rp 675 miliar dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Rp 1,8 triliun. Untuk nelayan disediakan bantuan modal untuk 3.340 kelompok, pemberdayaan, di kawasan minapolitan 3.700 kelompok, dan pembinaan 816 pelabuhan perikanan.

Belum lagi alokasi anggaran PNPM sebesar Rp 13,1 triliun yang di antaranya Rp 9,6 triliun untuk PNPM pedesaan, termasuk petani di dalamnya, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 2.1 triliun untuk 1.5 juta rumah tangga miskin (RTM).

MATAHATI.CORP