Pemilu 2014 Demokrat komit pemberantasan Korupsi oleh Polisi, Jaksa maupun KPK

Presiden SBY dalam kapasitas nya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam iklan Pemilu 2014 di media TV menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap dan tak pernah bergeming dari komitmen pemberantasan korupsi walaupun dalam hal ini anak-anak ideologis Partai Demokrat telah banyak menjadi korban. Adanya Pakta Integritas menunjukkan komitmen bahwa oknum maupun personal oponturir yang hanya memanfaatkan popularitas Partai Demokrat akan langsung terpinggirkan jika terbukti bersalah.

Presiden SBY tidak menampilkan detail hasil-hasil pemberantasan korupsi ini, karena secara santun politik hal ini hanya berkesan menyerang Partai Politik lainnya yang kadernya bahkan hingga puluhan orang masuk dalam jeratan kasus berbagai korupsi proyek maupun gratifikasi.

Diharapkan kader-kader Partai Demokrat dalam kampanye kali ini lebih intensif menjelaskan Amirsyah kepada masyarakat apa yang terjadi dan kenyataan yang lebih semua hal yang menyangkut pemberantasan korupsi ini, kesan pemerintah tidak berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah salah, bahkan tak pernah terjadi dalam sejarah negeri ini pucuk-pucuk warman pimpinan partai yang terlibat di pemerintahan diproses kasusnya hingga selesai.

Berita terkait :
Kasus Hambalang, KPK geledah rumah kawan Machfud Suroso
Ketua KPK sebut pencucian uang Anas mirip Wawan
Kasus TPPU Anas, KPK periksa Olga dan dokter pesantren
Bantah diberi Machfud Suroso tanah, Anas ngaku mau Jumat berkah
Ruhut: Ibas Baskoro, sekjen gue, mantap punya, bersih
Anas tak mau ungkap 'orang istimewa' di KPK
Tersangka ketiga Hambalang, Teuku Bagus segera disidang
Demokrat tantang KPK buka duit haram Hambalang
Ediyus Amirsyah dan Media Warman angkat bicara tentang Wahidin Halim

Korupsi Pupuk Merugikan Petani, KPK belum mengindikasi adanya korupsi

Tahun 2013 ada Rp. 17 Triliun anggaran yang disediakan pemerintah untuk subsidi pupuk, banyak orang yang menuding bahwa banyak oknum yang telah bermain namun kenyataannya hingga kini tidak satupun oknum dan tokoh  pejabat yang terjerat kasus korupsi baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri.

Tahun 2014 ini anggaran Subsidi oleh Pemerintah telah diusulkan menjadi Rp. 24 Triliun dengan rasio Pupuk Urea sebesar 9 juta ton dan jenis pupuk lainnnya sebesar 4 juta ton. "Distribusi pupuk sekarang telah diawasi Panja Pupuk yang bertugas mengawasi langsung distribusi dan alokasi pupuk untuk tiap-tiap daerah, masyarakat umum dan kalangan Pers dapat memberikan  masukan dan informasi mengenai segala bentuk penyelewengan dari korupsi ini" jelas Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi IV dan Ketua Departemen Pertanian Partai Demokrat.

Hingga saat ini menurut Herman Khaeron telah diproses oleh aparat penegak hukum beberapa bentuk penyelewengan pupuk misal, mengganti kemasannya menjadi kemasan pupuk umum sehingga dapat dijual dengan keuntungan yang sangat tinggi. "Bisa 3 kali lipat dari harga subsidi." kata Herman.

Diharapkan oleh Herman Khaeron distribusi pupuk sistemnya bersubsidi semakin sempurna, dan hambatan-hambatan dari peraturan dan perizinan pemerintah daerah setempat dapat diminimalisir sehingga rakyat dapat segera menikmati pupuk bersubsidi tersebut dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan penghasilannya.

Prioritas Pupuk Subsidi untuk Petani diawasi KPK

Tanggapan RAPBN 2012

Pertanian Dapat Perhatian Penuh dari Pemerintah

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, pihaknya memberi apresiasi terhadap pidato presiden di DPD/ DPR karena RAPBN 2012 memberi prioritas dan perhatian khusus kepada petani dan nelayan. Menurutnya, impor komoditas pertanian ,dan perikanan dilakukan hanya untuk stabilisasi harga dan ketersediaan dalam rangka menjaga inflasi.

"Lihat saja dalam neraca perdagangan kita, justru surplus dengan menghasilkan peningkatan devisa mencapai 350 persen dibanding tahun 2004. Dalam pengalokasian anggaran, anggaran Kementerian Pertanian, misalnya, naik menjadi Rp 17,8 triliun," ujar Herman Khaeron, kepada SP, di Jakarta, Jumat (19/8).

Selain itu, katanya, alokasi belanja modal infrastruktur di antaranya diarahkan untuk ketahanan pangan (membangunan 9 waduk dan 87 embung, merehabilitasi 24 waduk dan 62 embung/si-tu). Program perlindungan sosal dan rakyat miskin mencapai Rp 63,6 triliun yang didalamnya juga untuk petani.

Selanjutnya, alokasi subsidi nonenergi sebesar Rp 40,3 triliun, antar lain untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi bunga kredit program (KUPS dan KKPE), subsidi pelayanan publik, dan subsidi pajak.

Demikian pula dalam mencapai surplus beras 10 juta ton RAPBN 2012, papar Herman, memberikan prioritas alokasi anggaran ketahanan pangan cair Rp 41,9 triliun yang di antaranya berupa Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Rp 675 miliar dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Rp 1,8 triliun. Untuk nelayan disediakan bantuan modal untuk 3.340 kelompok, pemberdayaan, di kawasan minapolitan 3.700 kelompok, dan pembinaan 816 pelabuhan perikanan.

Belum lagi alokasi anggaran PNPM sebesar Rp 13,1 triliun yang di antaranya Rp 9,6 triliun untuk PNPM pedesaan, termasuk petani di dalamnya, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 2.1 triliun untuk 1.5 juta rumah tangga miskin (RTM).

MATAHATI.CORP